Wacana Pemekaran Bekasi Terus Begulir, Sudah Ada Panitia Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara

WACANA pemekaran Bekasi atau wilayah di Kabupaten Bekasi dengan menggulirkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bekasi utara diam-diam masih terus diperjuangkan oleh para tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi. Bahkan belakangan, Panitia Persiapan Pemekaran Bekasi (P3KB) sudah dibuat. Sanusi Harun, salah satu penggerak pembentukan P3KB menjelaskan, panitian ini memiliki tugas meningkatkan kualitas SDM Bekasi Utara khusus anggota P3KB mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat Bekasi Utara. Lalu, upaya pemekaran Bekasi adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat yaitu membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Bekasi Utara untuk tujuan kesejahteraan dan berkeadilan. Ketiga bekerjasama dengan semua pihak demi mensukseskan pembentukan DOB dan keempat memperkarsai, mendorong dan memperjuangkan DOB. Sanusi mengatakan pembentukan kabupaten bekasi utara sebagai pemekaran dari kabupaten bekasi karena melihat daerah utara tertinggal dibandingkan daerah selatan terutama kesejahteraan dan pembangunan. Ketertinggalan tersebut akibat minim pemberdayaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat di bekasi utara. Menyambut Hari Jadi ke-72 Kabupaten Bekasi Ada Lomba ‘Kampung Bersih Makin Berani’ "Bekasi utara memiliki potensi ekonomi besar tapi  jauh tertinggal dibandingkan dengan selatan, salah satu penyebabnya SDM masih minim. Karena itu maka kita membentuk tim ahli pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat." kata Sanusi kepada awak media. Sementara itu,  Ketua Balitbang P3KB, Kistiawan Bilal mengatakan bidangnya diberi tugas membuat konsep pendidikan di Bekasi Utara  agar bisa sinergis dengan potensi ekonomi setempat dimulai dari tingkat SD, SLTP, SMAN dan perguruan tinggi. "Konsep yang ingin kita bangun smart city, eco city, food city sebagai fungsi kabupaten bekasi utara maka kita harus siapankan SDMnya." ucap Kistiawan. Untuk informasi, DOB Kabupaten Bekasi Utara memang masuk ke dalam 17 usulan pemekaran wilayah yang terdiri atas 14 kabupaten dan 3 kota di Jawa Barat. iketahui, agenda pemekaran wilayah kabupaten/kota akan menjadi prioritas Pemerintah Jawa Barat untuk mendapatkan keadilan fiskal berupa dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Kabupaten Bekasi Mau Bangun RSUD Tipe D, Begini Penjelasan Plt Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang, Beni Saputra Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam pertemuan silaturahmi dengan tokoh Sunda di Universitas Pasundan, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Menurutnya, jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat terlalu sedikit sehingga perlu dilakukan pemekaran wilayah agar pembangunan lebih merata. "Jumlah wilayah Kota/kabupaten di Jabar yang jumlahnya terlalu sedikit," kata Ridwan Kamil. “Oleh karena itu, terjadi ketidakadilan fiskal dalam dana bagi hasil dari pusat ke daerah," ujarnya. (mhs)

Sumber: